Paydretz – Black Metal, Revolusi Prancis, & Peperangan Vendee – Part I

Kita sudah banyak mendengar kisah-kisah miring mengenai black metal. Jenis musik satu ini selalu dikatikan dengan hal-hal berbau okulistik, anti-agama, kekerasan, dan beragam tindakan ekstrimis lainnya. Hal tersebut terjadi dikarekanakan, mayoritas daripada lirik black metal itu sendiri memang concern membahas tema-tema yang bersifat tabu seperti itu. Memang benar, awal kemunculan black metal di tengah masyarakat adalah sebagai wadah untuk mengekpresikan padangan-pandangan yang tidak akan bisa dilakukan pada sembarangan tempat.

Namun seiring berjalannya waktu, black metal semakin terbuka terhadap hal-hal yang tidak lagi bersifat tabu. Tentunya, perubahan terjadi dalam idealisme daripada tema lirik black metal, tidak bisa lepas dari peran para penggiat skena musik itu sendiri. Band-band pendatang, tidak hanya muncul dan mengikuti pakem yang sudah ada. Lebih dari itu, mereka membawa beragam ide dan tema lirik dengan ruang lingkup lebih luas. Keindahan alam semesta, cerita rakyat, dan sejarah menjadi topik-topik yang sering diangkat dalam musik black metal saat ini.

Awal Paydretz Berdiri

Paydretz, band black metal asal Prancis menjadi salah satu band yang mengangkat kisah sejarah dan peperangan sebagai tema utama dalam lirik-lirik lagu mereka. Awalnya, Paydretz didirikan pada tahun 2020 oleh seorang pemuda berusia 24 tahun bernama Geoffroy Dell’Aria. Geoffroy memiliki latar belakang sebagai seorang musisi folk dan juga merupakan seorang metalhead. Kecintaan Geoffroy terhadap kedua musik tersebut membuat dirinya terjun lebih dalam lagi ke dalam dunia musik khususnya metal. Sebelum mendirikan Paydretz, dia sempat bergabung bersama beberapa band metal baik sebagai musisi tetap, maupun sebagai musisi tamu. Passéisme, Cruachan, Gone in April, Les Bâtards du Nord, dan segudang band lainnya pernah menjadi tempat perhentian sementara bagi dia.

Geofffroy tidak sendirian menjalankan Paydretz, ia dibantu oleh 2 orang temannya. Sven Avel Viz mengisi posisi gitar, drum, dan bass. Sementara Michel de Malvoisin mengisi posisi vokal latar, dan gitaris kedua. Tidak butuh waktu lama bagi Paydretz untuk merampungkan album debutnya. 1 Tahun setelah berdiri, Paydretz resmi merilis album studio debutnya berjudul ‘Chroniques de l’insurrection‘ pada tanggal 5 oktober 2021.

Chroniques de l’insurrection, Album Black Metal Berbalut Sejarah

Ketika Geoffrey diwawancara mengenai tema lirik keseluruhan dari album ‘Chroniques de l’insurrection’. Dia menjelaskan bahwa kisah-kisah dalam album tersebut berkaitan erat dengan sejarah revolusi Prancis di masa lampau dan peperangan yang meletus di Vendee. Lahir pada sebuah desa kecil di Ancou, Prancis Barat Geoffrey kecil sudah menaruh minat besar terhadap sejarah negara asal kelahirannya sendiri, yakni Prancis.

Dengan usianya yang masih begitu muda, dia sudah banyak menggali berbagai sejarah dan peristiwa penting Prancis. Hingga pada suatu ketika, dia menemukan sebuah kisah tragis mengenai peristiwa perang yang terjadi di Vendee. Sebelumnya, Vendee merupakan sebuah departemen atau kabupaten yang termasuk ke dalam kawasan Pays de la Loire, Prancis Barat.

Geoffrey semakin antusias untuk menggali latar belakang dan jalan cerita dari peristiwa peperangan Vendee. Dia menilai bahwa peristiwa ini merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Prancis, namun sangat sedikit orang membicarakannya. Bahkan menurutnya, perisitwa ini tidak masuk ke dalam kurikulum pembelajaran sejarah di sekolah-sekolah Prancis.

Geoffrey juga mengamati, bahwa tidak ada yang berhasrat untuk mengangkat peristiwa ini ke dalam kancah musik metal. Padahal sudah banyak musisi metal mengangkat tema peperangan lainnya seperti perang dunia, perang romawi, maupun perang pada abad pertengahan.

Sistem Pemerintahan Prancis Pra-Revolusi

Louis XIV

Sebelum menceritakan lebih jauh mengenai pertempuran epik di wilayah Vendee yang tertuang dalam setiap bait lirik lagu Paydretz. Kita wajib mengetahui apa penyebab utama yang membuat perang di wilayah Vendee meletus. Tentunya, semua itu berawal dari pergerakan revolusi masif di Prancis. Gerakan revolusi terjadi dikarenakan ketidakpuasaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan Prancis lama, dan ingin menggantinya dengan sebuah sistem pemerintahan baru.

Sebelum gerakan revolusi terjadi, selama berabad-abad Prancis menganut sistem pemerintahan monarki absolut. Dalam sistem pemerintahan tersebut, seorang raja memiliki otoritas penuh dalam memimpin dan mengontrol seluruh wilayah Prancis. Ibaratnya raja seperti utusan satu-satunya dari Tuhan, dimana seluruh titahnya tidak boleh dibantah, dan perkataanya paling benar. Saking berkuasanya sosok raja di Prancis, Louis XIV seorang raja yang pernah memerintah di Prancis selama 72 tahun mengeluarkan sebuah semboyan. L’État, c’est moi atau jika diartikan secara harafiah semboyan tersebut berbunyi, negara adalah saya.

Selama Prancis menganut sistem monarki absolut, ada sebuah peraturan yang paling dikenal yaitu pengkastaan. Masyarakat terbagi menjadi 3 fraksi golongan. Golongan pertama dihuni oleh golongan pemuka agama. Golongan kedua ditempati oleh para bangsawan, dan terakhir golongan ketiga diisi oleh rakyat biasa. Tentunya pengkastaan ini telah menimbulkan perpecahan dan kecemburuan sosial antara fraksi golongan. Sampai kapanpun rakyat yang berada di golongan ketiga tidak berhak untuk turut campur dalam politik maupun memberi kontribusi besar terhadap negara, meskipun memiliki kemapanan dan intelektual yang dirasa pantas.

Pada masa kepemerintahan Louis XVI, Prancis sedang berperang melawan negara-negara Eropa lainnya. Akhirnya Prancis membutuhkan biaya sangat besar untuk mendanai peperangan. Disaat bersamaan krisis ekonomi turut melanda Prancis dan negara sudah diambang kebangkrutan. Louis XVI memutuskn untuk membebankan pembayaran pajak bernilai tinggi kepada masyarakat biasa. Rakyat merasa terbebani dengan kebijakaan tersebut ditambah dengan sifat kediktatoran raja membuat rakyat merasa hak kebebasaanya telah direnggut.

Baca Juga : Pure Wrath – Hymn to the Woeful Hearts – Review

Abad Pencerahan

Pada abad-18, dunia sedang menghadapi sebuah perubahan baru yang dinamakan abad pencerahan. Mulainya abad pencerahan, ditandai dengan lahirnya filsuf-filsuf di seluruh penjuru dunia. Para filsuf, ilmuwan dan gerakan intelektual memunculkan berbagai gagasan disegala bidang untuk mengedepankan aspek rasionalitas, hak kesetaraan setiap manusia, dan pengetahuan sebagai sumber solusi dari berbagai masalah manusia. Sementara di Prancis, doktrin dari para filsuf abad pencerahan berkaitan dengan kesetaraan sosial, hak, dan sistem politik.

Dalam bidang sosial dan hak asasi manusia, filsuf abad pencerahan di Prancis melahirkan pemikiran yang terkenal dengan semboyan Liberté, Egalite, Fraternite. Semboyan yang kelak digunakan pada sistem Prancis modern saat ini, mengedapankan asas kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan. Mereka menilai bahwa pengkastaan masyarakat, sistem pemerintahan absolut, serta feodalisme yang diterapkan merupakan gagasan-gagasan yang bertentangan dengan semboyan mereka.

Sementara pada bidang politik, seorang filsuf Prancis bernama Montesquieu menulis gagasan terkenalnya bernama Trias Politica. Dalam gagasanya, Monstesquieu mengatakan harus adanya pemisahan antara kekuasaan Negara menjadi 3 bagian yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Inti dari pemisahan kekuasaan tersebut semata-mata agar terjadinya kesepaktan 2 belah pihak antara penguasa dan masyarakat sebelum suatu kebijakan ditetapkan dan diterapkan.

Bibit dan Pemicu Revolusi Prancis

Bobroknya sistem pemerintahan Louis XVI, krisis ekonomi, dan munculnya sisipan idelogi liberal abad pencerahan di Prancis telah menimbulkan bibit-bibit gerakan revolusi di sana. Namun pada masa itu, gerakan tersebut belum bersifat radikal. Krisis kian memburuk, dikarenakan kekalahan pertempuran melawan Inggris yang mengakibatkan armada laut Prancis hancur lebur. Satu-per satu wilayah jajahan Prancis di Amerika Utara jatuh ke tangan musuh.

Dengan terpaksa, Prancis harus mendapatkan uang dengan jumlah besar untuk mendanai peperangan. Atas dasar tersebut, Louis XVI memutuskan untuk menaikan pajak dan memberlakukan sistem pajak pada kalangan bangsawan. Namun para bangsawan, dan rakyat keberatan dengan gagasan tersebut. Hingga akhirnya, 5 mei 1789 Louis XVI mengutus para Etats-Generaux (perwakilan rakyat dari masing-masing golongan) untuk menggelar rapat di Versailles. Rapat digelar dalam rangka mencari solusi atas permasalahan krisis yang melanda di Prancis.

Namun jalannya rapat tidak menghasilkan solusi apapun. Selain perdebatan yang kerap timbul dari ketiga fraksi golongan masyarakat. Ditemukannya indikasi kecurangan selama rapat berlangsung. Golongan bangsawan dan golongan pendeta selain memiliki hak suara, keduanya memiliki wewenang untuk membatalkan suara dari golongan masyarakat biasa. Sontak para dewan perwakilan golongan masyarakat biasa tidak senang akan hal ini. Sebagai balasannya, mereka mengadakan sidang secara independen guna mengatasi permasalah negara tanpa campur tangan pemerintahan.

Majelis Nasional & Meletusnya Revolusi Prancis

Diluar dugaan ternyata sidang tersebut menarik simpati dari sejumlah golongan bangsawan dan golongan pendeta yang sudah disusupi oleh pemikiran liberal. Sidang yang digelar secara independen tersebut melahirkan sebuah organisasi bernama majelis nasional. Dalam sidangnya, majelis nasional berunding untuk membuat sebuah undang-undang agar membatasi wewenang dan kekuasaan raja. Saat itu, majelis nasional dihuni oleh sejumlah tokoh penting seperti Jean Bailly, Abbé Sieyès  dan Comte de Mirabeau.

Sang raja, Louis XVI rupanya tidak menyukai gerakan majelis nasional. Ia berkali-kali mencoba membubarkan pertemuan independen yang diselengarakan oleh majelis nasional. Louis XVI bahkan tidak ragu untuk menggunakan cara kekerasan, dengan mengerahkan pasukan kerajaan untuk membubarkan secara paksa.

Tindakan raja terhadap majelis nasional telah membuat masyarakat Prancis geram. Karena masyarakat menilai bahwa organisasi tersebut yang menyelmatkan Prancis, maka sepatutnya harus didukung dan dibela. Akhirnya dengan semangat revolusi yang sudah tertanam bertahun-tahun lamanya, para masyarakat Prancis turun ke jalan melancarkan serangkaian aksi protes.

Penyerangan Bastile & Dampak Revolusi Prancis

14 Juli 1789, kerusuhan besar terjadi di wilayah kerajaan Prancis. Para rakyat Prancis dengan semangat revolusi membara berencana untuk menghampiri Bastile. Radikalisme dari pejuang revolusi tidak terelakan, mereka berniat untuk meruntuhkan penjara Bastile yang dianggap sebagai simbol kekuataan raja Louis XVI. Melihat situasi semakin kacau Louis XVI dan sejumlah Royalis (pendukung raja) memutuskan untuk kabur ke luar Prancis. Namun usaha melarikan diri Louis XVI gagal dan dia diseret kembali ke Paris oleh kaum revolusionis.

Akhirnya selama masa kekosongan pemerintahan, dewan parlemen Prancis memutuskan untuk membuat sistem pemerintahan baru bagi Prancis. 22 September 1972, Prancis resmi berganti menjadi Negara penganut sistem pemerintahan republik. 21 Januari 1973, pengadilan Prancis memutuskan untuk menjatuhi hukuman pancung bagi Louis XVI. Menyusul kemudian sang istri, Marie Antoniette dijatuhi hukuman serupa pada 16 Oktober 1973. Sepasang suami istri tersebut diekseksui secara terbuka, dan kepala mereka dipancung menggunakan alat eksekusi Guillotine.

Era Terror Pemerintahan

Setelah 4 bulan sistem republik berjalan, parlemen Prancis terpecah menjadi 2 fraksi. Fraksi Girodins memiliki pandangan moderat bahwa upaya revolusi sudah cukup dilakukan. Sebaliknya, fraksi Jacobins memiliki pandangan radikal bahwa revolusi ini belum berakhir. Mereka masih berusaha untuk meningkatkan upah pekerja, menurunkan harga bahan-bahan, dan meringankan pajak. Sudah tentu fraksi Jacobins lebih banyak mendapat simpati dan dukungan dari rakyat. Puncaknya, para petani dan rakyat pendukung Jacobins membentuk sebuah pasukan khusus bernama Sans-Culottes.

Terbentuknya pasukan Sans-Culottes telah menimbulkan berbagai keresahan. Juni 1793, sekitar 80 ribu Sans-Culottes mengepung gedung parlemen dan menangkap orang-orang dari fraksi Girodins. Semakin hari, gerakan revolusi yang dilancarkan oleh fraksi Jacobins justru memberikan terror dan ancaman mengerikan bagi warga. Bagi siapa yang tidak mengikuti keinginan dari mereka, terancam ditangkap dan dihukum mati. Terhitung 35 ribu jiwa dari berbagai kalangan, menerima hukuman serupa dengan rajanya, yaitu harus mati dipancung oleh Guillotine.

Bersambung ke Part-II

Baca Juga : Redifining The Darkness : Comperhensive History OF France Black Metal – PART I (Les Legions Noires)

Leave a Reply

Your email address will not be published.